Peraturan Pemerintah No 28 [Tahun] 2018 (Tentang) Kerja SAMA DAERAH

Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 [Tahun] 2018 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 [Tahun] 2018 (Tentang) Kerja Sama Daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat & percepatan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, & Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Dalam pasal 1 PP Nomor 28 [Tahun] 2018 (Tentang) Kerja Sama Daerah, dinyatakan bahwa Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah & daerah lain, antara daerah & pihak ketiga, dan/atau antara daerah & lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi & efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat & percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat & percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat & percepatan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat & percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 2 PP Nomor 28 [Tahun] 2018 (Tentang) Kerja Sama Daerah, dinyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), daerah diwakili Gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untukdan atas nama daerah. Selanjutnya dinyatakan bahwa Gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasakepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk perjanjian kerja sama.

Sama dengan kerja sama dengan daerah, sesuai dengan Pasal 13 PP Nomor 28 [Tahun] 2018 (Tentang) Kerja Sama Daerah, dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), daerah diwakili oleh gubemur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk & atas nama daerah.  Gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.

Khusus untuk kerja sama dengan Luar Negeri, baik Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) maupun Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) perjanjian kerja sama hanya boleh ditanda tangani oleh gubemur atau bupati/wali kota (tidak boleh di wakilkan)

Terkait dalam bidang apa saja kerjasama antar pemerintah daerah dapat dilakukan selengkapnya silahkan download & baca  PP Nomor 28 [Tahun] 2018 (Tentang) Kerja Sama Daerah. Link [Download] disini

Demikian info tentang PP Nomor 28 [Tahun] 2018 (Tentang) Kerja Sama Daerah semoga bermanfaat. Terima kasih

Sumber /search?q=peraturan-pemerintah-pp-nomor-28-tahun

==============================