Sistem Pemerintahan Indonesia - Soal dan Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Tentang  Sistem Pemerintahan Indonesia Lengkap Jawaban

1. Pemindah alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto bertujuan untuk
   a. Menjaga kestabilan pemerintah
   b. Mengamankan sistem Demokrasi Terpimpin
   c. Mengamalkan Pancasila
   d. Melanggengkan kekuasaan elit politik
2. Ditinjau dari tugas dan fungsi MPR seperti diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga supreme body, tetapi menjadi Lembaga Negara yang
   a. Memiliki otoritas menjatuhkan Presiden
   b. Tidak memiliki wewenang apapun, hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat
   c. Memiliki kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
   d. Sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
3. Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI pasca Orde Baru adalah
   a. Pancasila
   b. UUD 1945
   c. Propenas
   d. GBHN
4. Asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengandung arti bahwa
   a. Suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut
   b. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil
   c. Pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif
   d. Pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan
5. Asas tertib dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuntut pejabat pemerintahan untuk berperilaku dan bertindak
   a. Adil dan proporsional
   b. Selaras, serasi, dan seimbang
   c. Profesional, efektif dan efisien
   d. Aspiratif, selektif dan tidak diskriminatif
6. Pada struktur lembaga negara dan susunan pemerintahan pusat, terdapat lembaga departemen dan lembaga non-departemen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan menerapkan asas
   a. Efektivitas
   b. Proporsional
   c. Fungsional
   d. Fleksibelitas
7. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri dari
   a. DPR, utusan golongan, dan utusan daerah
   b. DPR, utusan golongan, dan unsur TNI
   c. DPD dan seluruh anggota DPR
   d. DPD dan seluruh anggota BPK
8. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, maka anggota DPR diberikan hak angket, yakni hak untuk
   a. Mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar
   b. Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dijalankan pemerintah, yang dianggap tidak wajar
   c. Menyatakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga perlu dikeluarkan somasi
   d. Mendukung dan mendorong pelaksanaan sebuah kebijakan yang dianggap membela kepentingan rakyat
9. Kekuasaan yang masih melekat pada MPR pasca amandemen UUD 1945 adalah
   a. MPR memiliki kekuatan untuk mengubah Undang-Undang dan menjatuhkan Presiden
   b. MPR dapat menggunakan pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnya
   c. MPR keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat sebagai lembaga perwakilan
   d. MPR memiliki kekuasaan dalam menentukan kepala negara dan membentuk kabinet
10. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yakni pasal yang menyatakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling rendah berijazah SLTP, diubah menjadi seluruh masyarakat dapat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya dalam hal
    a. Uji konstitusi
    b. Uji materi UU
    c. Pengesahan UU
    d. Pelaksanaan UU
11. Bangunan negara dalam bentuk himpunan beberapa negara di mana masing-masing negara tetap berdaulat, disebut
    a. Negara kesatuan
    b. Negara serikat
    c. Otonomi negara-negara
    d. Serikat negara-negara
12. Teori asal mula negara yang mengasumsikan terbentuknya negara sebagai hasil pendudukan dan penaklukan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah, adalah Teori
    a. Kekuatan
    b. Keturunan
    c. Organis
    d. Daluarsa
13. Urusan pemerintahan wajib menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang
    a. Berdampak luas terhadap masyarakat
    b. Dapat dilaksanakan bersama
    c. Terkait dengan kekhasan daerah
    d. Berkaitan dengan pelayanan dasar
14. Pada masa berlakunya UUD 1945 periode I (1945), sistem pemerintahan yang dianut adalah pemerintahan
    a. Presidensial
    b. Parlementer
    c. Campuran
    d. Kesatuan
15. Di dalam bahasa Inggris, istilah pemerintahan dan pemerintah sebenarnya tidak ada perbedaan, yaitu disebut dengan kata "government" dan dalam bahasa Perancis disebut dengan kata "gouverment". Kedua istilah ini bersumber dari istilah Latin yaitu "gubernauculum" yang berarti
    a. Kemudi
    b. Kerangka
    c. Rumah
    d. Pola
16. Jumlah penduduk yang besar berpengaruh terhadap lingkungan sistem pemerintahan Indonesia, yang dalam konsep sistem pemerintahan dikategorikan sebagai faktor
    a. Fisik
    b. Geografi
    c. Demografi
    d. Struktur
17. Pengertian kedaulatan ke dalam dari suatu negara adalah
    a. Pengakuan dunia internasional terhadap keberadaan suatu negara
    b. Kemampuan negara untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan negara lain
    c. Kekuatan suatu negara untuk memaksa semua penduduknya menaati peraturan perundang-undangan
    d. Kemampuan negara untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya terhadap serangan dari dalam negeri
18. Latar belakang munculnya teori trias politica dari Montesquieu adalah
    a. Tuntutan masyarakat Perancis yang menginginkan demokrasi
    b. Respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancis
    c. Pengaruh sistem politik dari Amerika Serikat
    d. Tuntutan para bangsawan Perancis yang menginginkan kekuasaan
19. Menurut Konstitusi RIS, pemerintah dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila DPR dianggap tidak memenuhi pertanggung jawaban yang diberikan atau tidak mewakili kehendak rakyat, dan pembubaran tersebut harus diikuti dengan
    a. Penunjukan anggota DPR yang baru
    b. Pengangkatan anggota DPR oleh presiden
    c. Pelantikan kembali anggota DPR yang lama
    d. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang baru
20. Pada hakikatnya rakyat dan negara bagian di Indonesia pada masa diberlakukannya UUD 1950, menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan, yang ditandai oleh adanya
    a. Negara Pasundan menproklamirkan sebagai Negara Islam Serikat
    b. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah federal
    c. Dewan Konstituante menyatakan dirinya mampu menyusun konstitusi pengganti UUD 1950
    d. Presiden Soekarno membubarkan pembentukan Negara Pasundan

Kunci Jawabannya Klik Disini